Konferensi Malino
Dalam situasi politik yang tidak menentu di Indonesia, Belanda melakukan
tekan politik dan militer di Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan
menyelenggarakan Konferensi Malino, yang bertujuan untuk membentuk
negara-negara federal di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris
dan Australia kepada Belanda. Disamping itu, di Pangkal Pinang, Bangka
diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino
diselenggarakan pada 15-26 juli 1946, sedangkan Konferensi Pangkal Pinang
pada 1 Oktober 1946. Diharapkan daerah-daerah ini akan mendukung
Belanda dalam pembentukan negara federasi. Di samping itu, Belanda juga
terus mengirim pasukannya memasuki Indonesia. Dengan demikian kadar
permusuhan antara kedua belah pihak semakin meningkat. Namun usahausaha
diplomasi terus dilakukan. Sebagai contoh tanggal 14 Oktober 1946
tercapai persetujuan gencatan senjata. Usaha-usaha perundingan pun terus diupayakan. Setelah perjanjian Linggarjati Van Mook mengambil inisiatif untuk mendirikan
pemerintahan federal sementara sebagai pengganti Hindia Belanda. Tindakan
Van Mook itu menimbulkan kegelisahan di kalangan negara-negara bagian
yang tidak terwakili dalam susunan pemerintahan. Pada kenyataannya
pemerintah federal yang didirikan Van Mook itu tidak beda pemerintah
Hindia Belanda. Untuk itulah negara-negara federal mengadakan rapat di
Bandung pada Mei – Juli 1948. Konferensi Bandung itu dihadiri oleh empat
negara federal yang sudah terbentuk yaitu Negara Indonesia Timur, Negara
Sumatera Timur, Negara Pasundan, dan Negara Madura. Juga dihadiri oleh
daerah-daerah otonom seperti, Bangka, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jawa Tengah. Sebagai
ketua adalah Mr. T. Bahriun dari Negara Sumatera Timur.
Rapat itu diberi nama Bijeenkomst voor federal Overleg (BFO), yaitu suatu
pertemuan untuk Musyawarah Federal. Pengambil inisiatif BFO itu adalah
Ida Agung Gde Agung, seorang perdana menteri Negara Indonesia Timur.
juga R.T. Adil Puradiredja, seorang perdana menteri Negara Pasunan. BFO itu
dimaksudkan untuk mencari solusi dari situasi politik yang genting akibat dari
perkembangan politik antara Belanda dan RI yang juga berpengaruh padaPertemuan Bandung juga dirancang
untuk menjadikan pemerintahan peralihan yang lebih baik daripada
pemerintahan Federal Sementara buatan Van Mook. (kamu dapat membaca
lebih lanjut tentang peran BFO dalam perjuangan diplomasi pada buku Taufik
Abdullah dan A.B.Lapian (ed) atau buku-buku yang lain).
perkembangan negara-negara bagian. Pertemuan Bandung juga dirancang
Dalam situasi politik yang tidak menentu di Indonesia, Belanda melakukan
tekan politik dan militer di Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan
menyelenggarakan Konferensi Malino, yang bertujuan untuk membentuk
negara-negara federal di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris
dan Australia kepada Belanda. Disamping itu, di Pangkal Pinang, Bangka
diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino
diselenggarakan pada 15-26 juli 1946, sedangkan Konferensi Pangkal Pinang
pada 1 Oktober 1946. Diharapkan daerah-daerah ini akan mendukung
Belanda dalam pembentukan negara federasi. Di samping itu, Belanda juga
terus mengirim pasukannya memasuki Indonesia. Dengan demikian kadar
permusuhan antara kedua belah pihak semakin meningkat. Namun usahausaha
diplomasi terus dilakukan. Sebagai contoh tanggal 14 Oktober 1946
tercapai persetujuan gencatan senjata. Usaha-usaha perundingan pun terus diupayakan. Setelah perjanjian Linggarjati Van Mook mengambil inisiatif untuk mendirikan
pemerintahan federal sementara sebagai pengganti Hindia Belanda. Tindakan
Van Mook itu menimbulkan kegelisahan di kalangan negara-negara bagian
yang tidak terwakili dalam susunan pemerintahan. Pada kenyataannya
pemerintah federal yang didirikan Van Mook itu tidak beda pemerintah
Hindia Belanda. Untuk itulah negara-negara federal mengadakan rapat di
Bandung pada Mei – Juli 1948. Konferensi Bandung itu dihadiri oleh empat
negara federal yang sudah terbentuk yaitu Negara Indonesia Timur, Negara
Sumatera Timur, Negara Pasundan, dan Negara Madura. Juga dihadiri oleh
daerah-daerah otonom seperti, Bangka, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jawa Tengah. Sebagai
ketua adalah Mr. T. Bahriun dari Negara Sumatera Timur.
Rapat itu diberi nama Bijeenkomst voor federal Overleg (BFO), yaitu suatu
pertemuan untuk Musyawarah Federal. Pengambil inisiatif BFO itu adalah
Ida Agung Gde Agung, seorang perdana menteri Negara Indonesia Timur.
juga R.T. Adil Puradiredja, seorang perdana menteri Negara Pasunan. BFO itu
dimaksudkan untuk mencari solusi dari situasi politik yang genting akibat dari
perkembangan politik antara Belanda dan RI yang juga berpengaruh padaPertemuan Bandung juga dirancang
untuk menjadikan pemerintahan peralihan yang lebih baik daripada
pemerintahan Federal Sementara buatan Van Mook. (kamu dapat membaca
lebih lanjut tentang peran BFO dalam perjuangan diplomasi pada buku Taufik
Abdullah dan A.B.Lapian (ed) atau buku-buku yang lain).
perkembangan negara-negara bagian. Pertemuan Bandung juga dirancang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar